MENGENAL DUNIA HUKUM (II)

1. Hukum Perdata (Hukum Privat)
Hukum perdata sering kali disebut juga sebagai hukum privat. Ini adalah cabang hukum yang melingkupi permasalahan hak-hak dan kewajiban antar pihak (orang atau lembaga) dalam kedudukan yang sederajat.

Hukum perdata adalah bagian hukum yang paling banyak memiliki cabang-cabang yang lebih spesifik karena jangkauannya yang luas meliputi antara lain persoalan keluarga, bisnis, hubungan orang per orang, perjanjian, pertanahan, dan lain sebagainya. Perkembangan ini kemudian menimbulkan istilah-istilah baru seperti hukum bisnis, hukum pajak, hukum perjanjian, hukum waris, hukum keluarga, hukum tanah, dan lain-lain.

Seperti hukum pidana, hukum perdata juga memiliki perundangan yang menjadi dasar umum yaitu KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan KUHAPer (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata).

2. Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara melingkupi hal-hal seputar pengelolaan negara, pembuatan keputusan pemerintah, dan ruang bagi siapapun untuk mengkritisi keputusan pemerintah. Bagian dari hukum inilah yang paling sering bersentuhan dengan politik praktis meskipun cakupan Hukum Tata Negara cukup luas.

Hukum Tata Negara memberikan masyarakat kemungkinan untuk mengajukan gugatan hukum terhadap keputusan pemerintah yang dianggap salah atau merugikan sehingga gugatannya adalah permintaan pembatalan atau pencabutan keputusan tertentu dari pejabat yang berwenang.
Dasar hukumnya secara umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Tata Negara dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

3. Hukum Militer
Terakhir adalah hukum militer, yaitu segala hukum yang pengaturannya mencakup kemiliteran, baik kedisiplinan maupun pidana (pelanggaran dan kejahatan), dan mengikat setiap anggota TNI sehingga bisa disimpulkan bahwa militer memiliki hukumnya sendiri.

Namun, berkaitan dengan hukum-hukum yang lain seperti masalah peribadi (keperdataan) tetap saja anggota TNI harus tunduk pada pengaturan dalam hukum perdata.

Untuk itu, terhadap anggota TNI aktif, polisi dan jaksa tidak bisa mengambil tindakan hukum jika ada kasus pidana kecuali menyerahkannya kepada Polisi Militer atau Oditur Militer.

Demikianlah pemaparan secara umum tentang dunia hukum. Meskipun hukum telah terbagi dalam bidang-bidang tertentu, seringkali suatu masalah hukum tidak berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan dengan beberapa cabang hukum sekaligus. (Oleh Zazuli M. Hanief, S.H., M.Hum)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>